27 May, 2020

139 000 Kendaraan Masuk Gunung Kidul Selama Masa Larangan Mudik

Pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara ke daerahnya dengan melakukan skrining dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif COVID-19. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Jadi secara garis besar ada perubahan berupa masa berlaku testing bagi para pelaku perjalanan dan memperluas waktu pembatasan dari tanggal 22 April hingga 24 Mei dengan tujuan agar bisa mendorong masyarakat mengurungkan niatnya untuk mudik selama pandemi. Menyusul larangan mudik, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik ataupun melakukan kegiatan keluar daerah, baik sebelum maupun sesudah tanggal pemberlakuan larangan mudik, kecuali bagi keadaan yang mendesak. Terkait dengan pelaksanaan larangan mudik hingga tanggal 15 Mei 2021, lanjut Budi, secara umum terjadi penurunan mobilitas penumpang di semua moda hingga 84%.

bahwa dengan bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, maka mobilitas masyarakat berpeluang untuk meningkat baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata. “Ya sama kayak tahun lalu. Sekalinya dilarang, maka di jalan tol, terus di perbatasan kota, itu ada razia. Dulu kan suka ada yang nyumput (sembunyi-sembunyi di truk) sayur, koper, pakai selimut di truk kan dirazia sama kita karena perintahnya udah gak boleh, jadi gak usah memaksakan,” kata Kang Emil. Pemerintah melarang mudik untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19 yang masih tinggi dan masih membahayakan Indonesia. Dengan adanya aturan ini, diharapkan vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin.

Larangan Mudik 2021

Adapun larangan mudik complete akan berlaku mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Awalnya, pemerintah hanya mengeluarkan larangan mudik untuk 6 – 17 mei 2021. Lalu beberapa waktu kemudian, keluar peraturan tentang pengetatan perjalanan yang diberlakukan sejak H-14 dan H+7 larangan mudik atau pada tanggal 22 April – 5 Mei dan 18 – 24 Mei 2021. Meski masih ada kawasan yang diperbolehkan melakukan pergerakan atau istilahnya mudik lokal, dia menganggap itu tak begitu menghidupkan jasa transportasi di kala masa larangan mudik. Sebab, ujar Dida, masyarakat cenderung bepergian dengan kendaraan pribadi di daerah aglomerasi. Mobil plat M berwarna putih yang nekat menerobos pos penyekatan pengetatan larangan mudik di pintu tol Malang sedang dikejar petugas Polresta Malang Kota.

Dari tes acak yang dilakukan, sebanyak 450 sampel dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, para aparatur wilayah juga harus memastikan mereka memiliki hasil tes PCR atau paling tidak rapid tes antigen. TASIKMALAYA–Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilhan Jabar XV Viman Alfarizi mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Hal tersebut seiring dengan kembali tercatatnya dua daerah di Jawa Barat yang berstatus zona merah yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Berikut aturan larangan mudik 2021 mulai dari angkutan darat, laut, dan udara. Lebih lanjut, aturan larangan mudik berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk ASN, TNI, Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Aturan perpanjangan larangan mudik 2021 tidak berlaku bagi pelaku perjalanan dengan kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik. Aturan lain dalam perpanjangan larangan mudik 2021 kemudian tidak mewajibkan anak-anak di bawah usia 5 tahun untuk melakukan tes RT-PCR/rapid take a look at antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan di luar waktu larangan mudik. Namun, pada 21 April lalu, perpanjangan larangan mudik 2021 ini diberlakukan. Berdasarkan informasi yang tertuang dalam Addendum Surat Edaran sebelumnya, maka masyarakat dilarang mudik mulai tanggal 22 April sampai 24 Mei.

Nantinya, jika ada pemudik yang tetap melakukan perjalanan, maka wajib putar balik. Tidak hanya adanya larangan mudik di tahun 2021, pemerintah juga akan melakukan pengetatan perjalanan dalam negeri yang akan mulai berlaku akhir April 2021 ini. Terkait larangan itu, terdapat pengecualian khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas.

Surat Edaran ini disusun dengan maksud mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi Posko COVID-19 di Desa/Kelurahan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama bulan suci Ramadhan dan IdulFitri Tahun 1442 Hijriah. bahwa peluang peningkatan mobilitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan memiliki risiko untuk meningkatkan laju penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

About : Jaya